Semarang – Dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan program direktif Presiden di daerah, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, melakukan kunjungan kerja ke BRIDA Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, inovasi, dan berdampak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Yusharto Huntoyungo menyampaikan peran strategis BSKDN sebagai penggerak sekaligus fasilitator koordinasi kebijakan dalam negeri yang berorientasi pada peningkatan kualitas pemerintahan daerah melalui penguatan empat indeks strategis BSKDN, yaitu Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Inovasi Daerah.
Menurutnya, keempat indeks tersebut menjadi instrumen penting dalam mengukur sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan indeks-indeks tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian program prioritas nasional serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Kita ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah didasarkan pada data yang kuat, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BSKDN bersama pemerintah daerah harus menjadi institusi yang berdata, berdaya, dan berdampak,” ujar Dr. Yusharto.
Lebih lanjut, Kepala BSKDN menegaskan bahwa data harus menjadi fondasi utama dalam proses pengambilan keputusan strategis di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membangun dan mengelola setidaknya empat lapisan data utama sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Empat lapisan data tersebut meliputi data inti pembangunan dan layanan publik, data pelaksanaan 10 Program Prioritas Presiden di daerah, data indeks dan ukuran tata kelola pemerintahan, serta data “sinyal publik” yang mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan secara lebih akurat, merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program-program yang dijalankan.
BRIDA Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penguatan riset, inovasi, dan pengembangan daerah menyambut baik arahan tersebut. Kolaborasi antara BSKDN Kemendagri dan BRIDA Jawa Tengah diharapkan dapat semakin memperkuat budaya pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy) serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, implementasi program prioritas Presiden diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Semangat “Berdata, Berdaya, dan Berdampak” menjadi landasan bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi terwujudnya pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.
