UNGARAN – Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Joko Mulyono, S.STP, M.Si., hadir mewakili Kepala BRIDA dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI yang berlangsung di Ruang Dharma Satya, Gedung Setda Kabupaten Semarang, Senin (23/2).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil inovasi di tingkat daerah. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Semarang, H. Ngesti Nugraha, S.H., M.H., dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi X DPR RI, Ibu MY. Estiwijayati, S.H., beserta 11 anggota legislatif lainnya.
Mendorong Ekosistem Riset yang Inklusif
Dalam sesi diskusi yang dinamis, BRIDA Provinsi Jawa Tengah secara proaktif menyampaikan sejumlah poin strategis yang menjadi kunci transformasi pembangunan berbasis data di Jawa Tengah. Tiga aspirasi utama yang ditekankan adalah:
- Penguatan Ekosistem Riset Daerah: Mendorong dukungan regulasi dan pendanaan yang lebih kokoh bagi lembaga riset di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Fasilitasi Inovasi Inklusif: Memastikan akses riset dan inovasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta sektor-sektor potensial di daerah.
- Sinkronisasi Pusat-Daerah: Pentingnya pemetaan riset yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan (overlap).
“Koordinasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya memastikan bahwa kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan inovasi di Jawa Tengah. Pembangunan yang kokoh harus berbasis pada riset yang akurat,” ujar Dr. Joko Mulyono di sela-sela pertemuan.
Komitmen Data yang Akuntabel
Sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme, BRIDA Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan berkas jawaban tertulis secara resmi atas daftar pertanyaan yang telah disusun oleh Komisi X DPR RI. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan diambil di tingkat nasional didasarkan pada data lapangan yang valid dan akuntabel.
Kehadiran Mitra Strategis
Forum ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) kunci, di antaranya:
- Instansi vertikal dan jajaran OPD terkait dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten.
- Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Jawa Tengah.
- Asosiasi profesi serta organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, dan riset.
Melalui kunjungan reses ini, diharapkan tercipta kolaborasi lintas level pemerintahan yang lebih solid guna mewujudkan Jawa Tengah yang lebih inovatif dan mandiri melalui kebijakan berbasis sains (science-based policy).
